Monday, December 26, 2011
Buku BSE
Buku Sekolah Elektronik (BSE) adalah salah satu program pemerintah dalam rangka menyediakan buku yang praktis yang dapat memenuhi standar nasional pendidikan, bermutu dan murah.Buku Sekolah Elektronik ini disajikan dalam bentuk format PDF dan banyak tersedia di situs http://unibisnis.com/
Buku Sekolah Elektronik (BSE)
Pada jaman modern seperti sekarang ini, apapun mahal , harga membubung sehingga sering tidak terkontrol , isue isue apapun yang berkembang di masyarakat, harga - harga pun seolah-olah berlomba menaikkan harga , lebih-lebih harga buku , bagi masyarakat atau orang tua yang penghasilannya tidak mencukupi atau pas-pasan teramat sulit untuk memenuhi kemauan dan tuntutan anaknya, tidak perlu kawatir karena pemerintah sekarang sudah menciptakan dan memberikan buku gratisss yang disebut dengan Buku Sekolah Elektronik, cara untuk mendapatkan Buku Sekolah Eletronik tersebut hanya dengan mendownload di situs - situs web yang telah menyediakan BSE, download BSE bisa pada http://unibisnis.com
Kelebihan BSE
Cakupan pelajaran yang dibuat dalam bentuk BSE ini juga terbilang lengkap.
Keuntungan utama dari adanya fasilitas gratis BSE ini adalah penghematan biaya. Bagi masyarakat atau orang tua golongan bawah, tentu hal ini sangat menolong untuk mengurangi beban mereka dalam hal pembiayaan pendidikan buat anak mereka.
Buku bse memang pantas dinilai sebagai terobosan baru yang punya banyak nilai positif di bidang pendidikan. Karena selain tidak memerlukan ongkos yang mahal, para pelajar juga bisa makin akrab dengan teknologi modern atau internet, sehingga mereka tidak ketinggalan jika dibandingkan dengan pelajar dari negara lain.
Sisi bagus lainnya adalah buku bse juga dapat mengurangi kesenjangan ilmu antar yang kaya dan yang miskin. Masa depan pendidikan Indonesia juga makin cerah.
Selain untuk proses belajar, bagi sementara orang buku bse ini juga mereka jadikan koleksi. Mereka memang sudah tidak sekolah lagi karena sudah lulus. Namun mereka tetap mendownload dan menyimpannya di bank data mereka.
Selain untuk koleksi tujuan yang lain adalah untuk perbandingan tentang perbedaan bahan pelajaran untuk anak sekolah masa kini dan masa lalu. Terutama bagi para mahasiswa atau pihak akademis lain yang sedang melakukan penelitian maupun riset di bidang pendidikan.
Alasan lainnya adalah, desain dan bentuk dari buku bse ini sangat menarik, sehingga sayang kalau dilewatkan begitu saja. Mereka berpikir suatu saat buku ini akan punya nilai tersendiri yang tidak bisa dinilai dengan rupiah.
Buku BSE Untuk Pelajar dan Koleksi
Di Indonesia, kalender pendidikan biasanya dimulai pada bulan Juli yang merupakan tahun ajaran baru. Dan setiap tahun pasti akan terjadi perubahan yang diharapkan dapat membawa kemajuan di segala bidang, terutama bidang pendidikan itu sendiri.
Bicara masalah perubahan, sekarang ditemukan model baru dalam hal proses belajar dan mengajar. Para pelajar atau guru ketika pergi ke sekolah biasanya selalu membawa buku pelajaran yang diperolehnya dengan cara harus membeli di toko buku atau di sekolah. Namun untuk saat ini model tersebut akan berkurang.
Pelajar sekolah tidak perlu lagi mengeluarkan uang untuk membeli buku yang kadangkala sangat mahal harganya.Pemerintah, dalam hal ini Departemen Pendidikan telah menyediakan Buku Bse secara gratis.
Cara Mendapatkan Buku Sekolah Elektronik sangat mudah
BSE adalah singkatan dari buku sekolah elektronik. Adapun cara mendapatkannya adalah dengan cara mendownloadnya di internet melalui situs-situs penyedia. Pelajar bisa mendapatkan ebook ini mulai dari tingkat Sekolah Dasar sampai dengan tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA). Sedangkan situs yang menyediakan buku jenis BSE ini adalah http://unibisnis.com
Namun bila di antara para pelajar tidak bisa mengambil atau mendownloadnya, bisa mendapatkan buku bse ini dalam bentuk CD. Untuk memperolehnya bisa melalui form pemesanan yang telah disediakan di situs tersebut. Buku bse yang telah di download dapat disimpan lagi di dalam komputer atau media penyimpanan lain yang bisa dugunakan untuk proses belajar.
Tuesday, December 20, 2011
Buku BSE adalah singkatan dari Buku Sekolah Elektronik
Buku BSE ini sama kegunaannya dengan buku-buku sekolah yang lain, hanya saja hadir dalam format yang berbeda.
Buku BSE hadir dalambentuk file yang dapat diunduh di website Departemen Pendidikan Nasional atau Diknas dan juga beberapa website lain.
Buku BSE merupakan perwujudan usaha pemerintah dalam memajukan dunia pendidikan Indonesia. Tidak heran jika buku BSE dilepas dengan harga yang jauh lebih terjangkau. Hal ini dimaksudkan agar setiap lapisan masyarakat dapat menikmati pendidikan tanpa biaya yang mahal.
Buku BSE hadir dalambentuk file yang dapat diunduh di website Departemen Pendidikan Nasional atau Diknas dan juga beberapa website lain.
Buku BSE merupakan perwujudan usaha pemerintah dalam memajukan dunia pendidikan Indonesia. Tidak heran jika buku BSE dilepas dengan harga yang jauh lebih terjangkau. Hal ini dimaksudkan agar setiap lapisan masyarakat dapat menikmati pendidikan tanpa biaya yang mahal.
Buku BSE sudah tersedia dalam berbagai macam mata pelajaran dan juga untuk setiap kelas. Anda dapat menemukan buku BSE untuk putra putri Anda mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 SD, kelas 1 sampai kelas 3 SMP dan juga kelas 1 sampai kelas 3 SMU. Tersedia pula buku BSE untuk Sekolah Menegah Kejuruan dan juga Madrasah.
BSE ( Buku Sekolah Elektronik )
Sudah sekitar seminggu ini hampir tiap hari saya membaca kritik yang dilayangkan kepada program Buku Sekolah Elektronik (BSE) di koran Kompas. Memang wajar kalau program ini dikritisi, karena terdapat beberapa kelemahan mendasar pada saat dilaksanakan. Kelemahan yang paling menonjol adalah: sulitnya sekolah-sekolah memanfaatkan buku-buku elektronik yang terdapat di BSE karena kendala mendasar seperti: tidak ada listrik, tidak memiliki komputer dan tidak ada saluran internet yang tersedia.
Namun diluar masalah-masalah di `tas, BSE ini sebenarnya tidaklah jelek-jelek amat. Kalau pun terjadi masalah-masalah sepertinya sulitnya mengunduh ataupun tidak tersedianya komputer/internet memang bukanlah tanggung jawab diknas sepenuhnya. Kesalahan diknas adalah tidak memikirkan alternatif jika sekolah tidak memiliki fasilitas untuk memanfaatkan BSE tersebut. Ini mungkin karena perencana proyek adalah orang yang tidak pernah turun kelapangan :) sehingga tidak bisa merasakan sendiri bagaimana susahnya jika berada di sebuah sekolah yang listrik pun tidak ada.
Namun, ternyata warnet-warnet (paling tidak anggota-anggota AWARI) bisa melihat kelemahan-kelemahan proyek ini sebagai peluang. Beberapa teman-teman di Awari melakukan inisiatif mengunduh buku-buku elektronik yang tersedia di server BSE (dan mirrornya) untuk kemudian di paket didalam sebuah CD dan dijual kepada mereka yang membutuhkan. Menurut pengakuan salah seorang anggota dia menjual dengan harga Rp 5000/CD sebuah harga yang murah dan terjangkau.
Tentu hal di atas hanya mungkin jika sang siswa atau guru telah memiliki PC/Notebook untuk memanfaatkan buku-buku elektronik. Bagaimana jika tidak ada? Nah, saya kira teman-teman di Warnet sudah musti memikirkan untuk memproduksi buku-buku tersebut dalam bentuk barang cetakan/print out, toh Depdiknas sejak awal memang membebaskan buku-buku tersebut untuk di unduh, digandakan dan dicetak selama tidak menyalahi ketentuan yang tertera sewaktu kita mengunduh file BSE.
Namun diluar masalah-masalah di `tas, BSE ini sebenarnya tidaklah jelek-jelek amat. Kalau pun terjadi masalah-masalah sepertinya sulitnya mengunduh ataupun tidak tersedianya komputer/internet memang bukanlah tanggung jawab diknas sepenuhnya. Kesalahan diknas adalah tidak memikirkan alternatif jika sekolah tidak memiliki fasilitas untuk memanfaatkan BSE tersebut. Ini mungkin karena perencana proyek adalah orang yang tidak pernah turun kelapangan :) sehingga tidak bisa merasakan sendiri bagaimana susahnya jika berada di sebuah sekolah yang listrik pun tidak ada.
Namun, ternyata warnet-warnet (paling tidak anggota-anggota AWARI) bisa melihat kelemahan-kelemahan proyek ini sebagai peluang. Beberapa teman-teman di Awari melakukan inisiatif mengunduh buku-buku elektronik yang tersedia di server BSE (dan mirrornya) untuk kemudian di paket didalam sebuah CD dan dijual kepada mereka yang membutuhkan. Menurut pengakuan salah seorang anggota dia menjual dengan harga Rp 5000/CD sebuah harga yang murah dan terjangkau.
Tentu hal di atas hanya mungkin jika sang siswa atau guru telah memiliki PC/Notebook untuk memanfaatkan buku-buku elektronik. Bagaimana jika tidak ada? Nah, saya kira teman-teman di Warnet sudah musti memikirkan untuk memproduksi buku-buku tersebut dalam bentuk barang cetakan/print out, toh Depdiknas sejak awal memang membebaskan buku-buku tersebut untuk di unduh, digandakan dan dicetak selama tidak menyalahi ketentuan yang tertera sewaktu kita mengunduh file BSE.
E-book
Kata “E-book” berasal dari bahasa Inggris, singkatan dari electronic book, dalam bahasa Indonesia artinya adalah buku elektronik. Buku elektronik bukanlah buku yang mempelajari tentang elektronik, melainkan berupa data-data atau informasi yang tampilannya dibuat seperti buku kemudian direkam secara elektronik agar dapat dijalankan di komputer.
Apa perbedaan e-book dengan buku biasa ?
Buku-buku yang kita pakai saat ini menggunakan kertas sebagai bahan bakunya sedangkan e-book ditampilkan dengan menggunakan monitor atau layar komputer. Selain itu, buku-buku yang saat ini kita gunakan merupakan warisan teknologi cetak Guttenberg. Buku seperti ini memiliki beberapa kekurangan, di antaranya jika semakin banyak halamannya, maka akan semakin tebal pula buku yang kita miliki dan kadang ukurannya pun menjadi lebih besar, sehingga tidak praktis untuk dibawa ke mana-mana. Selain itu, biaya mencetak buku pun biasanya tidak murah. Sedangkan pada e-book, data atau informasi yang ada bisa disimpan dalam disket atau alat penyimpan lainnya dan dapat dibuka dikomputer mana saja. Lebih praktis bukan?
Isi buku elektronik
Sebenarnya, isi buku elektronik sama saja dengan isi buku biasa. Ada cerita, pelajaran, berita, gambar dan sebagainya. Isi buku elektronik direkam secara elektronis sebagai data dan disimpan di dalam komputer. Penerbit buku akan mengiklankan buku yang baru terbit dengan cara mengiklankannya di internet. Jika kita tertarik, kita bisa langsung memesannya melalui internet dan membayarnya secara online. Biasanya bukti transfer harus dikirimkan atau di fax ke alamat penerbit. Setelah membayar, baru kita dapat mengambilnya (mendownload) dari internet. Nah, setelah proses download selesai, e-book tersebut akan tersimpan dalam komputer kita dan bisa kita baca kapan pun kita mau.
Apa perbedaan e-book dengan buku biasa ?
Buku-buku yang kita pakai saat ini menggunakan kertas sebagai bahan bakunya sedangkan e-book ditampilkan dengan menggunakan monitor atau layar komputer. Selain itu, buku-buku yang saat ini kita gunakan merupakan warisan teknologi cetak Guttenberg. Buku seperti ini memiliki beberapa kekurangan, di antaranya jika semakin banyak halamannya, maka akan semakin tebal pula buku yang kita miliki dan kadang ukurannya pun menjadi lebih besar, sehingga tidak praktis untuk dibawa ke mana-mana. Selain itu, biaya mencetak buku pun biasanya tidak murah. Sedangkan pada e-book, data atau informasi yang ada bisa disimpan dalam disket atau alat penyimpan lainnya dan dapat dibuka dikomputer mana saja. Lebih praktis bukan?
Isi buku elektronik
Sebenarnya, isi buku elektronik sama saja dengan isi buku biasa. Ada cerita, pelajaran, berita, gambar dan sebagainya. Isi buku elektronik direkam secara elektronis sebagai data dan disimpan di dalam komputer. Penerbit buku akan mengiklankan buku yang baru terbit dengan cara mengiklankannya di internet. Jika kita tertarik, kita bisa langsung memesannya melalui internet dan membayarnya secara online. Biasanya bukti transfer harus dikirimkan atau di fax ke alamat penerbit. Setelah membayar, baru kita dapat mengambilnya (mendownload) dari internet. Nah, setelah proses download selesai, e-book tersebut akan tersimpan dalam komputer kita dan bisa kita baca kapan pun kita mau.
Kebijakan Pemerintah dalam Penyediaan Buku
Sumber daya manusia (SDM), merupakan aset utama dalam menggerakkan roda pembangunan.
Tak pelak lagi, maju tidaknya suatu negara sangat ditentukan oleh keberadaan dan kondisi SDM di negara itu. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan kualitas SDM bagi suatu negara merupakan suatu keniscayaan. Guna mencapai tujuan ini diperlukan investasi.
Tanggung jawab masalah investasi untuk meningkatkan SDM tidak bisa hanya dibebankan pada salah satu sektor pembangunan saja, tetapi harus menjadi tanggung jawab multisektoral secara terintegrasi. Sektor-sektor penting yang secara langsung memiliki kontribusi terhadap pengembangan kualitas SDM adalah pendidikan, peningkatan gizi dan kesehatan, program kependudukan, dan pembinaan olahraga.
Dari berbagai bentuk investasi tersebut, investasi di bidang pendidikan dapat dikatakan sebagai pemicu utama pengembangan SDM. Hal ini didasarkan atas asumsi semakin maju sektor pendidikan akan semakin berkembang pula sektor kesehatan, ekonomi, dan pengendalian laju penduduk. Oleh karena itu, investasi untuk meningkatkan kualitas SDM tidak bisa lepas dari investasi untuk sektor pendidikan. Salah satu investasi di sektor pendidikan yang dilakukan pemerintah saat ini adalah pengadaan sarana pendidikan berupa buku. Tulisan ini akan menyoroti kebijakan pemerintah dalam penyediaan buku, baik buku pelajaran maupun nonpelajaran.
Kebijakan Penyediaan Buku Pelajaran
Buku pelajaran merupakan kebutuhan elementer untuk mendukung program wajib belajar. Tak pelak lagi, ketersediaan buku pelajaran yang berkualitas sangat dibutuhkan guna menunjang program yang diamanatkan oleh UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional tersebut.
Berkenaan dengan hal itu, sudah hampir dua tahun ini, pemerintah mencanangkan program buku sekolah elektronik (BSE) yang dapat diunduh secara gratis dari website Depdiknas. Melalui mekanisme penilaian, pemerintah telah membeli hak cipta buku dari penulis dan penerbit untuk dijadikan BSE. Untuk tujuan ini, Depdiknas mengalokasikan dana sebesar 20 miliar untuk pembelian hak cipta sebanyak 295 jilid buku.
Selain dalam bentuk softcopy, pemerintah juga memberi keleluasaan kepada perusahaan maupun perorangan untuk menggandakan dan memasarkan BSE dalam bentuk hardcopy (cetak). Untuk itu, pemerintah mengeluarkan Permendiknas Nomor 13 Tahun 2008 tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) yang kemudian diubah dalam Permendiknas Nomor 28 Tahun 2008. Permendiknas tersebut selain mengatur masalah harga juga mengatur spesifikasi BSE versi cetak.
Terlepas dari beberapa kelemahannya, kebijakan BSE ini merupakan kebijakan yang cukup bagus. Menurut hemat penulis, kebijakan ini perlu dikembangkan lagi di masa mendatang. Tentu saja mekanismenya perlu diperbaiki untuk meminimalisasi kelemahan yang ada. Dari pengamat`n penulis, beberapa kelemahan dari program BSE sebagai berikut.
Mekanisme Penilaian
Banyak buku yang lolos penilaian ternyata kualitasnya di bawah standar. Rendahnya kualitas buku BSE dapat ditemui mulai dari yang bersifat kegrafikaan hingga yang bersifat substansial. Kesalahan substansial bisa dilihat pada salah satu buku Ekonomi SMA dimana terjadi kesalahan yang sangat fatal. Kenyataan ini tentu sangat disayangkan karena dapat menggiring opini publik seolah-olah pemerintah hanya memenuhi target untuk mendapatkan buku dalam jumlah tertentu untuk dijadikan BSE.
Transparansi
Diakui atau tidak, mekanisme penilaian kurang transparan. Ini terlihat pada buku-buku BSE untuk SMK. Tak seorang pun tahu kapan diadakan penilaian buku-buku SMK, tahu-tahu sudah ada BSE untuk SMK di website milik Pusat Perbukuan (Pusbuk).
Perencanaan Kurang Matang
Untuk mengunduh BSE secara gratis, diperlukan jaringan internet. Harus diakui, ini merupakan langkah maju. Sayangnya, pemerintah tidak menyiapkan kapasitas sumber daya manusia maupun infrastruktur jaringan internet di seluruh Indonesia. Alih-alih mendapatkan buku secara gratis, masyarakat justru harus merogoh kocek lebih dalam untuk*mendapatkan buku yang diinginkannya.
Mematikan Iklim Berusaha
Sejak diberlakukan BSE, PHK besar-besaran di industri penerbitan tidak dapat dihindari. Banyak karyawan penerbitan yang harus kehilangan pekerjaan karena pekerjaan mereka telah digantikan oleh pemerintah.
Distribusi Tidak Merata
Karena penetapan harga eceran tertinggi (HET) oleh pemerintah terhadap BSE versi cetak yang dinilai terlalu rendah, banyak pengganda enggan mendistribusikan ke daerah terpencil. Alasannya jelas, biaya operasional tidak sesuai dengan margin karena HET terlalu rendah.
Spesifikasi Buku Tidak Sesuai
Akibat HET pula, kualitas buku menjadi rendah. Ini terbukti dengan ditemukannya buku-buku yang cetakannya tidak mendukung keterbacaan. Selain itu, banyak buku BSE yang dicetak dengan kertas yang tidak sesuai dengan ketentuan. Para pengganda bukannya tidak tahu sanksi yang akan didapat karena menyalahi ketentuan, tetapi itu harus dilakukan untuk menekan biaya produksi.
Ketidaksinkronan Pemerintah Pusat dan Daerah
Dalam pengadaan buku BSE tidak ada sinkronisasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Contohnya dalam pelaksanaan BOS maupun blockgrant. Dalam beberapa kasus, ada sekolah yang mendapat bantuan buku-buku mata pelajaran tertentu dari pemerintah pusat. Kemudian dari pemerintah provinsi, sekolah tersebut juga mendapat buku pelajaran yang sama. Pemerintah kabupaten/kota menginstruksikan pemanfaatan dana bantuan untuk membeli buku itu lagi. Akibatnya, di satu sisi sekolah mendapat buku suatu mata pelajaran terlalu berlebih, di sisi lain buku mata pelajaran lain tidak ada. Ini kan ironis.
Dari beberapa kasus di atas, tidak berlebihan jika kemudian muncul spekulasi dari masyarakat bahwa BSE sepertinya hanya merupakan pensiasatan pemerintah untuk melepaskan tanggung jawab pendanaan di sektor perbukuan. Kondisi ini tentu sangat mengkhawatirkan karena pendidikan akan semakin sulit dijangkau oleh semua lapisan masyarakat. Tentu saja ini sangat kontraproduktif dengan kebijakan BSE itu sendiri pada khususnya dan penuntasan wajib belajar pada umumnya.
Menurut hemat penulis, jika kelemahan-kelemahan di atas dapat dihilangkan, bukan tidak mungkin kebijakan BSE menjadi sangat populer di mata masyarakat. Untuk itulah diperlukan solusi demi perbaikan kebijakan BSE di masa mendatang. Berikut ini beberapa solusi.
1. Penilaian dilakukan seketat mungkin. Untuk satu mata pelajaran, dipilih 5 (lima) saja dari yang terbaik. Lima buku terpilih ini harus melalui proses revisi sebelum mendapatkan rekomendasi.
2. Sosialisasi penilaian dilakukan setransparan mungkin agar didap`t banyak buku untuk diseleksi. Semakin banyak buku yang masuk, semakin ketat pula persaingan sehingga semakin berbobot.
3. Pemerintah menentukan HET yang rasional dengan melibatkan lembaga-lembaga terkait, misalnya PPGI, IKAPI, dan YLKI.
4. Hak pemasaran dikembalikan kepada penerbit pemilik naskah dengan kewajiban, penerbit tersebut harus mampu memasarkan ke seluruh Indonesia dengan HET yang telah ditetapkan.
5. Koordinasi antara pusat dan daerah berkaitan dengan proyek pengadaan buku diintensifkan. Untuk itu perlu data base penyediaan buku di seluruh Indonesia.
Penyediaan Buku Nonpelajaran
Kebijakan pemerintah dalam penyediaan buku nonpelajaran merupakan kebijakan yang sangat baik. Selain sangat akomodatif terhadap tujuan pendidikan, kebijakan ini juga menjadi penyulut bagi industri penerbitan untuk menggeliat lagi.
Kebijakan penyediaan buku nonpelajaran yang dilakukan pemerintah meliputi buku pengayaan, buku referensi, dan buku panduan pendidik. Mekanisme yang dilakukan pemerintah sudah cukup bagus, yaitu melalui proses seleksi oleh Pusbuk bekerja dengan Panitia Penilain Buku NontTeks Pelajaran (PPBNP).
Namun demikian, proses penilaian ini menjadi pertanyaan karena tidak ada dasar hukumnya. Permendiknas Nomor 2 Tahun 2008, secara eksplisit tidak menyebutkan bahwa buku nonpelajaran harus melalui proses penilaian.
Penyimpangan dalam proses penyediaan buku nonpelajaran sering terjadi pada tataran sekolah. Dalam Lampiran Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah secara eksplisit disebutkan berapa jumlah buku yang harus diadakan oleh sekolah. Kenyataan di lapangan, sekolah sering menentukan sendiri buku yang disukai. Penyimpangan lain misalnya buku pengayaan. Seharusnya, buku pengayaan mencakup seluruh mata pelajaran. Kenyataannya, dalam pemilihan buku pengayaan, sekolah memilih buku-buku pengayaan tertentu sesuai keinginan sekolah. Akibatnya terjadi ketimpangan antarmata pelajaran.
Penyebab penyimpangan tersebut kemungkinan dipicu oleh dua faktor. Pertama, sekolah tidak mengetahui aturannya. Jika karena ini, pemerintah harus lebih intensif mensosialisasikan kebijakannya. Faktor kedua, karena adanya mafia proyek. Kalau ini yang terjadi, akibatnya bisa sangat kompleks.Dalam kasus ini, pemerintah harus tegas. Praktik-praktik mafia dalam pendidikan harus diberantas secara tuntas karena sangat membahayakan bagi dunia pendidikan.
Tak pelak lagi, maju tidaknya suatu negara sangat ditentukan oleh keberadaan dan kondisi SDM di negara itu. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan kualitas SDM bagi suatu negara merupakan suatu keniscayaan. Guna mencapai tujuan ini diperlukan investasi.
Tanggung jawab masalah investasi untuk meningkatkan SDM tidak bisa hanya dibebankan pada salah satu sektor pembangunan saja, tetapi harus menjadi tanggung jawab multisektoral secara terintegrasi. Sektor-sektor penting yang secara langsung memiliki kontribusi terhadap pengembangan kualitas SDM adalah pendidikan, peningkatan gizi dan kesehatan, program kependudukan, dan pembinaan olahraga.
Dari berbagai bentuk investasi tersebut, investasi di bidang pendidikan dapat dikatakan sebagai pemicu utama pengembangan SDM. Hal ini didasarkan atas asumsi semakin maju sektor pendidikan akan semakin berkembang pula sektor kesehatan, ekonomi, dan pengendalian laju penduduk. Oleh karena itu, investasi untuk meningkatkan kualitas SDM tidak bisa lepas dari investasi untuk sektor pendidikan. Salah satu investasi di sektor pendidikan yang dilakukan pemerintah saat ini adalah pengadaan sarana pendidikan berupa buku. Tulisan ini akan menyoroti kebijakan pemerintah dalam penyediaan buku, baik buku pelajaran maupun nonpelajaran.
Kebijakan Penyediaan Buku Pelajaran
Buku pelajaran merupakan kebutuhan elementer untuk mendukung program wajib belajar. Tak pelak lagi, ketersediaan buku pelajaran yang berkualitas sangat dibutuhkan guna menunjang program yang diamanatkan oleh UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional tersebut.
Berkenaan dengan hal itu, sudah hampir dua tahun ini, pemerintah mencanangkan program buku sekolah elektronik (BSE) yang dapat diunduh secara gratis dari website Depdiknas. Melalui mekanisme penilaian, pemerintah telah membeli hak cipta buku dari penulis dan penerbit untuk dijadikan BSE. Untuk tujuan ini, Depdiknas mengalokasikan dana sebesar 20 miliar untuk pembelian hak cipta sebanyak 295 jilid buku.
Selain dalam bentuk softcopy, pemerintah juga memberi keleluasaan kepada perusahaan maupun perorangan untuk menggandakan dan memasarkan BSE dalam bentuk hardcopy (cetak). Untuk itu, pemerintah mengeluarkan Permendiknas Nomor 13 Tahun 2008 tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) yang kemudian diubah dalam Permendiknas Nomor 28 Tahun 2008. Permendiknas tersebut selain mengatur masalah harga juga mengatur spesifikasi BSE versi cetak.
Terlepas dari beberapa kelemahannya, kebijakan BSE ini merupakan kebijakan yang cukup bagus. Menurut hemat penulis, kebijakan ini perlu dikembangkan lagi di masa mendatang. Tentu saja mekanismenya perlu diperbaiki untuk meminimalisasi kelemahan yang ada. Dari pengamat`n penulis, beberapa kelemahan dari program BSE sebagai berikut.
Mekanisme Penilaian
Banyak buku yang lolos penilaian ternyata kualitasnya di bawah standar. Rendahnya kualitas buku BSE dapat ditemui mulai dari yang bersifat kegrafikaan hingga yang bersifat substansial. Kesalahan substansial bisa dilihat pada salah satu buku Ekonomi SMA dimana terjadi kesalahan yang sangat fatal. Kenyataan ini tentu sangat disayangkan karena dapat menggiring opini publik seolah-olah pemerintah hanya memenuhi target untuk mendapatkan buku dalam jumlah tertentu untuk dijadikan BSE.
Transparansi
Diakui atau tidak, mekanisme penilaian kurang transparan. Ini terlihat pada buku-buku BSE untuk SMK. Tak seorang pun tahu kapan diadakan penilaian buku-buku SMK, tahu-tahu sudah ada BSE untuk SMK di website milik Pusat Perbukuan (Pusbuk).
Perencanaan Kurang Matang
Untuk mengunduh BSE secara gratis, diperlukan jaringan internet. Harus diakui, ini merupakan langkah maju. Sayangnya, pemerintah tidak menyiapkan kapasitas sumber daya manusia maupun infrastruktur jaringan internet di seluruh Indonesia. Alih-alih mendapatkan buku secara gratis, masyarakat justru harus merogoh kocek lebih dalam untuk*mendapatkan buku yang diinginkannya.
Mematikan Iklim Berusaha
Sejak diberlakukan BSE, PHK besar-besaran di industri penerbitan tidak dapat dihindari. Banyak karyawan penerbitan yang harus kehilangan pekerjaan karena pekerjaan mereka telah digantikan oleh pemerintah.
Distribusi Tidak Merata
Karena penetapan harga eceran tertinggi (HET) oleh pemerintah terhadap BSE versi cetak yang dinilai terlalu rendah, banyak pengganda enggan mendistribusikan ke daerah terpencil. Alasannya jelas, biaya operasional tidak sesuai dengan margin karena HET terlalu rendah.
Spesifikasi Buku Tidak Sesuai
Akibat HET pula, kualitas buku menjadi rendah. Ini terbukti dengan ditemukannya buku-buku yang cetakannya tidak mendukung keterbacaan. Selain itu, banyak buku BSE yang dicetak dengan kertas yang tidak sesuai dengan ketentuan. Para pengganda bukannya tidak tahu sanksi yang akan didapat karena menyalahi ketentuan, tetapi itu harus dilakukan untuk menekan biaya produksi.
Ketidaksinkronan Pemerintah Pusat dan Daerah
Dalam pengadaan buku BSE tidak ada sinkronisasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Contohnya dalam pelaksanaan BOS maupun blockgrant. Dalam beberapa kasus, ada sekolah yang mendapat bantuan buku-buku mata pelajaran tertentu dari pemerintah pusat. Kemudian dari pemerintah provinsi, sekolah tersebut juga mendapat buku pelajaran yang sama. Pemerintah kabupaten/kota menginstruksikan pemanfaatan dana bantuan untuk membeli buku itu lagi. Akibatnya, di satu sisi sekolah mendapat buku suatu mata pelajaran terlalu berlebih, di sisi lain buku mata pelajaran lain tidak ada. Ini kan ironis.
Dari beberapa kasus di atas, tidak berlebihan jika kemudian muncul spekulasi dari masyarakat bahwa BSE sepertinya hanya merupakan pensiasatan pemerintah untuk melepaskan tanggung jawab pendanaan di sektor perbukuan. Kondisi ini tentu sangat mengkhawatirkan karena pendidikan akan semakin sulit dijangkau oleh semua lapisan masyarakat. Tentu saja ini sangat kontraproduktif dengan kebijakan BSE itu sendiri pada khususnya dan penuntasan wajib belajar pada umumnya.
Menurut hemat penulis, jika kelemahan-kelemahan di atas dapat dihilangkan, bukan tidak mungkin kebijakan BSE menjadi sangat populer di mata masyarakat. Untuk itulah diperlukan solusi demi perbaikan kebijakan BSE di masa mendatang. Berikut ini beberapa solusi.
1. Penilaian dilakukan seketat mungkin. Untuk satu mata pelajaran, dipilih 5 (lima) saja dari yang terbaik. Lima buku terpilih ini harus melalui proses revisi sebelum mendapatkan rekomendasi.
2. Sosialisasi penilaian dilakukan setransparan mungkin agar didap`t banyak buku untuk diseleksi. Semakin banyak buku yang masuk, semakin ketat pula persaingan sehingga semakin berbobot.
3. Pemerintah menentukan HET yang rasional dengan melibatkan lembaga-lembaga terkait, misalnya PPGI, IKAPI, dan YLKI.
4. Hak pemasaran dikembalikan kepada penerbit pemilik naskah dengan kewajiban, penerbit tersebut harus mampu memasarkan ke seluruh Indonesia dengan HET yang telah ditetapkan.
5. Koordinasi antara pusat dan daerah berkaitan dengan proyek pengadaan buku diintensifkan. Untuk itu perlu data base penyediaan buku di seluruh Indonesia.
Penyediaan Buku Nonpelajaran
Kebijakan pemerintah dalam penyediaan buku nonpelajaran merupakan kebijakan yang sangat baik. Selain sangat akomodatif terhadap tujuan pendidikan, kebijakan ini juga menjadi penyulut bagi industri penerbitan untuk menggeliat lagi.
Kebijakan penyediaan buku nonpelajaran yang dilakukan pemerintah meliputi buku pengayaan, buku referensi, dan buku panduan pendidik. Mekanisme yang dilakukan pemerintah sudah cukup bagus, yaitu melalui proses seleksi oleh Pusbuk bekerja dengan Panitia Penilain Buku NontTeks Pelajaran (PPBNP).
Namun demikian, proses penilaian ini menjadi pertanyaan karena tidak ada dasar hukumnya. Permendiknas Nomor 2 Tahun 2008, secara eksplisit tidak menyebutkan bahwa buku nonpelajaran harus melalui proses penilaian.
Penyimpangan dalam proses penyediaan buku nonpelajaran sering terjadi pada tataran sekolah. Dalam Lampiran Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah secara eksplisit disebutkan berapa jumlah buku yang harus diadakan oleh sekolah. Kenyataan di lapangan, sekolah sering menentukan sendiri buku yang disukai. Penyimpangan lain misalnya buku pengayaan. Seharusnya, buku pengayaan mencakup seluruh mata pelajaran. Kenyataannya, dalam pemilihan buku pengayaan, sekolah memilih buku-buku pengayaan tertentu sesuai keinginan sekolah. Akibatnya terjadi ketimpangan antarmata pelajaran.
Penyebab penyimpangan tersebut kemungkinan dipicu oleh dua faktor. Pertama, sekolah tidak mengetahui aturannya. Jika karena ini, pemerintah harus lebih intensif mensosialisasikan kebijakannya. Faktor kedua, karena adanya mafia proyek. Kalau ini yang terjadi, akibatnya bisa sangat kompleks.Dalam kasus ini, pemerintah harus tegas. Praktik-praktik mafia dalam pendidikan harus diberantas secara tuntas karena sangat membahayakan bagi dunia pendidikan.
Sumber Buku Elektronik
Terdapat berbagai sumber buku elektronik yang dapat dicari di Internet, baik yang bebas atau diharuskan membayar terlebih dahulu untuk dapat mengaksesnya.
Buku elektronik di Indonesia
Sumber buku elektronik yang legal di Indonesia, antara lain dirilis oleh Departemen Pendidikan Nasional dengan dibukanya Buku Sekolah Elektronik (BSE). BSE adalah buku elektronik legal dengan lisensi terbuka yang meliputi buku teks mulai dari tingkatan dasar sampai lanjut. Buku-buku di BSE telah dibeli hak ciptanya oleh pemerintah Indonesia melalui Depdiknas, sehingga bebas diunduh, direproduksi, direvisi serta diperjualbelikan tetapi dengan batas atas harga yang telah ditentukan. Lebih dari itu, seluruh buku ini telah dinilai dan lolos saringan dari penilai di Badan Nasional Standardisasi Pendidikan (BNSP).
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia juga menyediakan sarana bagi penulis dan publik untuk membuka akses atas aneka buku elektronik dengan lisensi terbuka. Sarana ini telah dibuka dengan nama BUKU-e. Selain untuk buku-buku ilmiah, BUKU-e LIPI juga ditujukan untuk buku 'pembelajaran ilmiah', seperti diktat, buku teks, dll. Termasuk buku-buku BSE juga di-mirror di BUKU-e LIPI.
Project Gutenberg
Merupakan layanan buku elektronik terbesar dan tertua yang mendukung buku elektronik secara bebas. Saat ini terdapat lebih dari 25.000 buku elektronik bebas yang dapat ditemukan dalam katalog onlinenya.
arXiv
Yang terdapat di universitas Cornell memberikan akes terbuka terhadap 368.128 referensi elektronik dalam bidang fisika, matematik, sains komputer dan biolog kuantitatif. Beberapa ilmuwan karena peduli dengan penyebaran ilmu pengetahuan yang bebas, menyajikan karyanya dulu di sini sebelum diterbitkan dalam jurnal elektronik bergensi dan berbayar.
The Million Book Project
Adalah proyek sejuta buku yang dikembangkan oleh Universal Library, sebuah perpustaaan digital yang dpelopori oleh Universitas Carnegie Mellon di AS, universitas Zhejiang di China, Institut Sains di India, dan perpustakaan Alexandria di Mesir. didalamnya tedapat referensi dalam 16 bahasa yang koleksi bukunya sudah ada sejak terbitan abad 16.
Buku elektronik di Indonesia
Sumber buku elektronik yang legal di Indonesia, antara lain dirilis oleh Departemen Pendidikan Nasional dengan dibukanya Buku Sekolah Elektronik (BSE). BSE adalah buku elektronik legal dengan lisensi terbuka yang meliputi buku teks mulai dari tingkatan dasar sampai lanjut. Buku-buku di BSE telah dibeli hak ciptanya oleh pemerintah Indonesia melalui Depdiknas, sehingga bebas diunduh, direproduksi, direvisi serta diperjualbelikan tetapi dengan batas atas harga yang telah ditentukan. Lebih dari itu, seluruh buku ini telah dinilai dan lolos saringan dari penilai di Badan Nasional Standardisasi Pendidikan (BNSP).
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia juga menyediakan sarana bagi penulis dan publik untuk membuka akses atas aneka buku elektronik dengan lisensi terbuka. Sarana ini telah dibuka dengan nama BUKU-e. Selain untuk buku-buku ilmiah, BUKU-e LIPI juga ditujukan untuk buku 'pembelajaran ilmiah', seperti diktat, buku teks, dll. Termasuk buku-buku BSE juga di-mirror di BUKU-e LIPI.
Project Gutenberg
Merupakan layanan buku elektronik terbesar dan tertua yang mendukung buku elektronik secara bebas. Saat ini terdapat lebih dari 25.000 buku elektronik bebas yang dapat ditemukan dalam katalog onlinenya.
arXiv
Yang terdapat di universitas Cornell memberikan akes terbuka terhadap 368.128 referensi elektronik dalam bidang fisika, matematik, sains komputer dan biolog kuantitatif. Beberapa ilmuwan karena peduli dengan penyebaran ilmu pengetahuan yang bebas, menyajikan karyanya dulu di sini sebelum diterbitkan dalam jurnal elektronik bergensi dan berbayar.
The Million Book Project
Adalah proyek sejuta buku yang dikembangkan oleh Universal Library, sebuah perpustaaan digital yang dpelopori oleh Universitas Carnegie Mellon di AS, universitas Zhejiang di China, Institut Sains di India, dan perpustakaan Alexandria di Mesir. didalamnya tedapat referensi dalam 16 bahasa yang koleksi bukunya sudah ada sejak terbitan abad 16.
Monday, December 19, 2011
Meningkatkan Manfaat Buku Sekolah Elektronik untuk Pengguna
Buku merupakan salah satu prasyarat bagi tercapainya tujuan pendidikan. Karena pentingnya fungsi buku bagi institusi pendidikan, dalam hal ini guru dan siswa, diperlukan jaminan atas tersedianya buku. Di sisi lain, harga buku cenderung terus naik sehingga guru dan siswa terbebani.
Depdiknas merespons kondisi tersebut dengan melakukan beberapa hal. Pertama, membeli hak cipta buku-buku pelajaran yang berkualitas tinggi . Kedua, semua buku yang hak ciptanya telah dibeli (lebih dari 407 buku) disediakan bagi masyarakat secara gratis dalam bentuk buku elektronik yang dapat diunduh dari situs http://unibisnis.com memastikan bahwa setiap tahun jumlah buku terus bertambah. Ketiga, pemerintah mengeluarkan peraturan tentang penggunaan BSE gratis karena buku tersebut meliputi buku mata pelajaran yang diajarkan di sekolah.
Jadi, peluncuran buku sekolah elektronik (BSE) gratis merupakan respons pemerintah untuk menjamin ketersediaan buku yang murah, terjangkau, dan berkualitas. Kebijakan tersebut memberikan manfaat bagi institusi pendidikan, khususnya guru dan siswa.
Namun, masih banyak pula yang belum bisa merasakan manfaatnya karena berbagai hal. Penyebab utama adalah kurang maksimalnya manfaat BSE gratis bagi institusi pendidikan adalah adanya faktor unfamiliarity atau gagap teknologi, sumber daya manusia yang kurang berkompeten di bidang IT (unskillfull), dan asumsi salah masyarakat.
Berkaca pada faktor-faktor tersebut, Depdiknas seharusnya mengeluarkan kebijakan pendukung. Pertama, jika sasaran utama pengguna BSE gratis adalah institusi pendidikan, guru dan siswa, kebijakan pendukung harus diorientasikan bagaimana memberdayakan mereka agar mampu menggunakan fasilitas tersebut.
Untuk itu, pemerintah harus menyosialisasikan adanya fasilitas BSE gratis kepada institusi pendidikan di Indonesia secara merata. Selain sosialisasi, pemerintah perlu mendidik dan melatih guru atau stakeholder untuk dapat menggunakannya. Mereka yang sudah dididik dan dilatih diminta menyebarkan informasi dan kemampuan yang diperolehnya ke daerah masing-masing.
Kedua, pemerintah harus mempromosikan keuntungan BSE gratis. Guru dan orang tua siswa yang berasumsi bahwa kualitas BSE gratis kurang bagus karena hanya proyek mungkin disebabkan adanya misinformation. Pemerintah harus merekomendasikan institusi pendidikan untuk menggunakan BSE gratis sebagai sumber utama.
Ketiga, jika BSE gratis yang diluncurkan pemerintah disediakan melalui jaringan internet dan dapat diunduh secara online, pemerintah harus menjamin institusi pendidikan memiliki fasilitas cukup. Dengan kata lain, jika jaringan internet merupakan prasyarat untuk dapat mengunduh BSE gratis, pemerintah harus menjamin ketersediaan jaringan internet.
Keempat, bila tidak dimungkinkan tiap sekolah memiliki fasilitas jaringan internet, kebijakan pemerintah daerah mutlak diperlukan. Departemen pendidikan di tingkat daerah dapat memfasilitasi institusi pendidikan yang tidak memiliki jaringan internet, bahkan komputer, dengan mengunduhkan BSE gratis tersebut, lalu memformatnya dalam bentuk CD/DVD atau mencetaknya menjadi buku dan mendistribusikannya ke sekolah-sekolah di daerahnya. (soe)
Depdiknas merespons kondisi tersebut dengan melakukan beberapa hal. Pertama, membeli hak cipta buku-buku pelajaran yang berkualitas tinggi . Kedua, semua buku yang hak ciptanya telah dibeli (lebih dari 407 buku) disediakan bagi masyarakat secara gratis dalam bentuk buku elektronik yang dapat diunduh dari situs http://unibisnis.com memastikan bahwa setiap tahun jumlah buku terus bertambah. Ketiga, pemerintah mengeluarkan peraturan tentang penggunaan BSE gratis karena buku tersebut meliputi buku mata pelajaran yang diajarkan di sekolah.
Jadi, peluncuran buku sekolah elektronik (BSE) gratis merupakan respons pemerintah untuk menjamin ketersediaan buku yang murah, terjangkau, dan berkualitas. Kebijakan tersebut memberikan manfaat bagi institusi pendidikan, khususnya guru dan siswa.
Namun, masih banyak pula yang belum bisa merasakan manfaatnya karena berbagai hal. Penyebab utama adalah kurang maksimalnya manfaat BSE gratis bagi institusi pendidikan adalah adanya faktor unfamiliarity atau gagap teknologi, sumber daya manusia yang kurang berkompeten di bidang IT (unskillfull), dan asumsi salah masyarakat.
Berkaca pada faktor-faktor tersebut, Depdiknas seharusnya mengeluarkan kebijakan pendukung. Pertama, jika sasaran utama pengguna BSE gratis adalah institusi pendidikan, guru dan siswa, kebijakan pendukung harus diorientasikan bagaimana memberdayakan mereka agar mampu menggunakan fasilitas tersebut.
Untuk itu, pemerintah harus menyosialisasikan adanya fasilitas BSE gratis kepada institusi pendidikan di Indonesia secara merata. Selain sosialisasi, pemerintah perlu mendidik dan melatih guru atau stakeholder untuk dapat menggunakannya. Mereka yang sudah dididik dan dilatih diminta menyebarkan informasi dan kemampuan yang diperolehnya ke daerah masing-masing.
Kedua, pemerintah harus mempromosikan keuntungan BSE gratis. Guru dan orang tua siswa yang berasumsi bahwa kualitas BSE gratis kurang bagus karena hanya proyek mungkin disebabkan adanya misinformation. Pemerintah harus merekomendasikan institusi pendidikan untuk menggunakan BSE gratis sebagai sumber utama.
Ketiga, jika BSE gratis yang diluncurkan pemerintah disediakan melalui jaringan internet dan dapat diunduh secara online, pemerintah harus menjamin institusi pendidikan memiliki fasilitas cukup. Dengan kata lain, jika jaringan internet merupakan prasyarat untuk dapat mengunduh BSE gratis, pemerintah harus menjamin ketersediaan jaringan internet.
Keempat, bila tidak dimungkinkan tiap sekolah memiliki fasilitas jaringan internet, kebijakan pemerintah daerah mutlak diperlukan. Departemen pendidikan di tingkat daerah dapat memfasilitasi institusi pendidikan yang tidak memiliki jaringan internet, bahkan komputer, dengan mengunduhkan BSE gratis tersebut, lalu memformatnya dalam bentuk CD/DVD atau mencetaknya menjadi buku dan mendistribusikannya ke sekolah-sekolah di daerahnya. (soe)
“Buku Sekolah Elektronik”, Nasib Mahasiswa dan Murid masa Kini
Buku merupakan salah satu sarana penting dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan. Ada pepatah mengatakan bahwa buku merupakan jendela dunia, ini menyiratkan bahwa betapa pentingnya keberadaan buku dalam mencerdaskan anak bangsa. Kebijakan mengenai pemanfaatan buku khususnya buku-buku pelajaran telah beberapa kali dilakukan oleh pemerintah, yang salah satunya yaitu pergantian buku teks pelajaran dapat dipergunakan selama lima tahun, setelah itu dapat dilakukan revisi dan pembaharuan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Akan tetapi kebijakan ini ternyata tak berjalan lancar, masih terdapat segelintir ‘oknum’ yang memanfaatkan kedudukannya untuk mengkomersilkan buku bagi para siswa, tak pelak yang menjadi sasaran utama adalah para orang tua siswa yang cukup dipusingkan dengan keharusan membeli buku atau lembar kerja siswa (LKS) yang telah ditentukan oleh sekolah pada tiap semesternya.
Seiring berjalannya waktu, meski telah diberlakukannya otonomi daerah permasalahan perbukuan masih menjadi salah satu isu pendidikan, terutama menyangkut ketersediaan buku yang memenuhi standar nasional pendidikan dengan harga murah yang dapat dijangkau oleh masyarakat luas. Ditambah krisis ekonomi global yang sedikit banyaknya berdampak pada daya beli masyarakat. Ini menjadi dilema bagi orang tua siswa, di satu sisi mereka tentu ingin anak-anak mereka mendapat layanan pendidikan yang layak dan terbaik, akan tetapi di sisi lain biaya sekolahpun turut melambung, termasuk biaya pembelian buku.
Melihat kondisi tersebut, maka pemerintah melalui Departemen Pendidikan Nasional sepertinya mencoba membuat kebijakan baru guna memberikan solusi terhadap masalah perbukuan yakni dengan meluncurkan Buku Sekolah Elektronik (BSE) pada tanggal 20 Agustus 2008. Pemerintah telah membeli hak cipta buku teks pelajaran langsung dari penulis dan menyebarluaskan buku melalui internet. Guru, murid/orang tua murid, dan kepala sekolah diperbolehkan mengunduh, mencetak dan juga memperjualbelikan buku dengan harga yang telah ditetapkan pemerintah. Tujuan diluncurkannya BSE tak lain adalah dapat menyediakan sumber belajar alternatif bagi siswa, dapat merangsang siswa untuk berpikir kreatif dengan bantuan teknologi informasi dan komunikasi, memberi peluang kebebasan untuk menggandakan, mencetak,memfotocopy, mengalihmediakan, dan/atau memperdagangkan BSE tanpa prosedur perijinan, dan bebas biaya royalti, dan memberi peluang bisnis bagi siapa saja untuk menggandakan dan memperdagangkan dengan proyeksi keuntungan 15% sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan Menteri.
Karena BSE ini berupa e-book, maka untuk mendapatkan filenya diperlukan komputer yang terkoneksi internet, yakni dengan mengakses salah satu dari beberapa situs yang disediakan, diantaranya: http://unibisnis.com/. Setelah mendapat filenya, masyarakat diberi kebebasan untuk meng-copy, mencetak, menggandakan, mengalihmediakan bahkan sampai dengan memperdagangkannya. Buku yang diterbitkan secara online tersebut, menurut Mendiknas, merupakan buku-buku yang telah dibeli hak ciptanya oleh Depdiknas yang telah dinilai kelayakannya oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP).
Ternyata kebijakan inipun tak serta merta memberikan solusi, bahkan dapat dikatakan berekses pada timbulnya permasalahan baru. beberapa masalah yang ditemui, yaitu: (1) Jangankan memiliki fasilitas internet, perangkat komputerpun bagi sebagian sekolah di tanah air mungkin belum terakomodasi sehingga biaya yang harus dikeluarkan untuk mendownload hingga tahap pencetakan bisa jadi lebih mahal; (2) cara mendownload kurang praktis dan efektif karena file yang disediakan masih per bab, tidak satu buku utuh, sehingga membutuhkan waktu lama untuk mengunduh satu buku saja; (3) kondisi file-file yang mau diunduh masih campur aduk, tidak sistematis walaupun sudah dipisahkan per jenjang; (4) besarnya file yang mau diunduh, sehingga perlu dilakukan kompresi dan terkadang jika banyak yang mengakses pada saat yang bersamaan butuh waktu yang cukup lama untuk dapat mendownload 1 file saja; (5) buku yang disediakan belum memadai/mengakomodasi semua kebutuhan sekolah; (6) masih banyak sekolah dan orang tua siswa yang belum terbiasa dengan internet sehingga sulit bagi mereka untuk mendownload sendiri, ini berdampak pada tidak semua sekolah dapat merasakan manfaat BSE, dapat dikatakan hanya sebagian kecil saja yang mampu secara mudah mendownload, mencetak serta mendistribusikannya kepada para siswa; (7) tidak semua pihak setuju dengan kebijakan ini, terutama para penerbit buku, karena sejak diluncurkannya BSE melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 2008 para penerbit buku dilarang menjual buku ke sekolah-sekolah. Untuk memenuhi kebutuhan buku di sekolah, diambil alih oleh pemerintah dengan membeli langsung hak cipta buku dari penulis dan menyebarluaskan buku melalui internet. Guru, murid, dan kepala sekolah dibolehkan mengunduh buku, mencetak dan juga memperjualbelikan buku dengan harga yang telah ditetapkan pemerintah. Dampak yang sangat terasa ada pada karyawan yang berada di bagian marketing, karena marketing untuk buku pelajaran tidak dibutuhkan lagi, maka banyak karyawan yang dipecat, terhitung hingga Mei 2009 ada 7000-an karyawan yang ‘dirumahkan’. sungguh ironis!
Pertama, untuk masalah ketersediaan perangkat komputer dan akses internet, Departemen Pendidikan Nasional hendaknya memberikan fasilitas komputer pada tiap sekolah dan membuatkan jaringan internet dengan akses cepat untuk mempermudah pengunduhan buku-buku pelajaran. Kedua, Karena BSE ini dapat di download bahkan diperjualbelikan kepada siapapun, maka perlu adanya sosialisasi yang lebih kontinyu kepada para pihak yang berkepentingan, terutama kepada pihak sekolah dan para orang tua siswa, karena kemungkinan besar orang tua siswa yang memiliki akses internet dapat membantu sekolah dalam mendownload dan bahkan mencetak/mengcopynya untuk siswa yang lain. Ketiga, seyogyanya kebijakan ini didukung oleh semua pihak, dalam arti tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan, maka Departemen Pendidikan Nasional hendaknya dapat melakukan dialog dengan pihak-pihak yang merasa dirugikan dalam hal ini para penerbit agar ditemui win-win solution dengan tidak mengorbankan kepentingan rakyat banyak. Jika dimungkinkan, para penerbit diperbolehkan untuk menjual CD atau bahkan buku cetaknya asalkan dengan harga sesuaikan peraturan pemerintah.
Pada akhirnya, semua kembali kepada sekolah karena pemerintah tidak mungkin dapat mengontrol peredaran buku setiap saat. sehingga kemungkinan adanya ‘penyelewengan’ perdagangan buku ilegal dengan harga melebihi batas minimum yang dipersyaratkan pemerintah besar sekali dapat terjadi. Maka dari itu disinilah orang tua berperan sebagai pengontrol dan peran itu hanya bisa dilakukan jika orang tua memiliki pemahaman penuh tentang BSE.
Seiring berjalannya waktu, meski telah diberlakukannya otonomi daerah permasalahan perbukuan masih menjadi salah satu isu pendidikan, terutama menyangkut ketersediaan buku yang memenuhi standar nasional pendidikan dengan harga murah yang dapat dijangkau oleh masyarakat luas. Ditambah krisis ekonomi global yang sedikit banyaknya berdampak pada daya beli masyarakat. Ini menjadi dilema bagi orang tua siswa, di satu sisi mereka tentu ingin anak-anak mereka mendapat layanan pendidikan yang layak dan terbaik, akan tetapi di sisi lain biaya sekolahpun turut melambung, termasuk biaya pembelian buku.
Melihat kondisi tersebut, maka pemerintah melalui Departemen Pendidikan Nasional sepertinya mencoba membuat kebijakan baru guna memberikan solusi terhadap masalah perbukuan yakni dengan meluncurkan Buku Sekolah Elektronik (BSE) pada tanggal 20 Agustus 2008. Pemerintah telah membeli hak cipta buku teks pelajaran langsung dari penulis dan menyebarluaskan buku melalui internet. Guru, murid/orang tua murid, dan kepala sekolah diperbolehkan mengunduh, mencetak dan juga memperjualbelikan buku dengan harga yang telah ditetapkan pemerintah. Tujuan diluncurkannya BSE tak lain adalah dapat menyediakan sumber belajar alternatif bagi siswa, dapat merangsang siswa untuk berpikir kreatif dengan bantuan teknologi informasi dan komunikasi, memberi peluang kebebasan untuk menggandakan, mencetak,memfotocopy, mengalihmediakan, dan/atau memperdagangkan BSE tanpa prosedur perijinan, dan bebas biaya royalti, dan memberi peluang bisnis bagi siapa saja untuk menggandakan dan memperdagangkan dengan proyeksi keuntungan 15% sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan Menteri.
Karena BSE ini berupa e-book, maka untuk mendapatkan filenya diperlukan komputer yang terkoneksi internet, yakni dengan mengakses salah satu dari beberapa situs yang disediakan, diantaranya: http://unibisnis.com/. Setelah mendapat filenya, masyarakat diberi kebebasan untuk meng-copy, mencetak, menggandakan, mengalihmediakan bahkan sampai dengan memperdagangkannya. Buku yang diterbitkan secara online tersebut, menurut Mendiknas, merupakan buku-buku yang telah dibeli hak ciptanya oleh Depdiknas yang telah dinilai kelayakannya oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP).
Ternyata kebijakan inipun tak serta merta memberikan solusi, bahkan dapat dikatakan berekses pada timbulnya permasalahan baru. beberapa masalah yang ditemui, yaitu: (1) Jangankan memiliki fasilitas internet, perangkat komputerpun bagi sebagian sekolah di tanah air mungkin belum terakomodasi sehingga biaya yang harus dikeluarkan untuk mendownload hingga tahap pencetakan bisa jadi lebih mahal; (2) cara mendownload kurang praktis dan efektif karena file yang disediakan masih per bab, tidak satu buku utuh, sehingga membutuhkan waktu lama untuk mengunduh satu buku saja; (3) kondisi file-file yang mau diunduh masih campur aduk, tidak sistematis walaupun sudah dipisahkan per jenjang; (4) besarnya file yang mau diunduh, sehingga perlu dilakukan kompresi dan terkadang jika banyak yang mengakses pada saat yang bersamaan butuh waktu yang cukup lama untuk dapat mendownload 1 file saja; (5) buku yang disediakan belum memadai/mengakomodasi semua kebutuhan sekolah; (6) masih banyak sekolah dan orang tua siswa yang belum terbiasa dengan internet sehingga sulit bagi mereka untuk mendownload sendiri, ini berdampak pada tidak semua sekolah dapat merasakan manfaat BSE, dapat dikatakan hanya sebagian kecil saja yang mampu secara mudah mendownload, mencetak serta mendistribusikannya kepada para siswa; (7) tidak semua pihak setuju dengan kebijakan ini, terutama para penerbit buku, karena sejak diluncurkannya BSE melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 2008 para penerbit buku dilarang menjual buku ke sekolah-sekolah. Untuk memenuhi kebutuhan buku di sekolah, diambil alih oleh pemerintah dengan membeli langsung hak cipta buku dari penulis dan menyebarluaskan buku melalui internet. Guru, murid, dan kepala sekolah dibolehkan mengunduh buku, mencetak dan juga memperjualbelikan buku dengan harga yang telah ditetapkan pemerintah. Dampak yang sangat terasa ada pada karyawan yang berada di bagian marketing, karena marketing untuk buku pelajaran tidak dibutuhkan lagi, maka banyak karyawan yang dipecat, terhitung hingga Mei 2009 ada 7000-an karyawan yang ‘dirumahkan’. sungguh ironis!
Pertama, untuk masalah ketersediaan perangkat komputer dan akses internet, Departemen Pendidikan Nasional hendaknya memberikan fasilitas komputer pada tiap sekolah dan membuatkan jaringan internet dengan akses cepat untuk mempermudah pengunduhan buku-buku pelajaran. Kedua, Karena BSE ini dapat di download bahkan diperjualbelikan kepada siapapun, maka perlu adanya sosialisasi yang lebih kontinyu kepada para pihak yang berkepentingan, terutama kepada pihak sekolah dan para orang tua siswa, karena kemungkinan besar orang tua siswa yang memiliki akses internet dapat membantu sekolah dalam mendownload dan bahkan mencetak/mengcopynya untuk siswa yang lain. Ketiga, seyogyanya kebijakan ini didukung oleh semua pihak, dalam arti tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan, maka Departemen Pendidikan Nasional hendaknya dapat melakukan dialog dengan pihak-pihak yang merasa dirugikan dalam hal ini para penerbit agar ditemui win-win solution dengan tidak mengorbankan kepentingan rakyat banyak. Jika dimungkinkan, para penerbit diperbolehkan untuk menjual CD atau bahkan buku cetaknya asalkan dengan harga sesuaikan peraturan pemerintah.
Pada akhirnya, semua kembali kepada sekolah karena pemerintah tidak mungkin dapat mengontrol peredaran buku setiap saat. sehingga kemungkinan adanya ‘penyelewengan’ perdagangan buku ilegal dengan harga melebihi batas minimum yang dipersyaratkan pemerintah besar sekali dapat terjadi. Maka dari itu disinilah orang tua berperan sebagai pengontrol dan peran itu hanya bisa dilakukan jika orang tua memiliki pemahaman penuh tentang BSE.
Manfaat dan Penerapan Buku Sekolah Elektronik bagi Masyarakat
Mungkin di telinga kita-kita yang suka menamakan dirinya maniak internet istilah buku elektronik/ ebook sudah tidak asing ditelinga. Namun, tidak dengan rakyat Indonesia yang sebagian besar rakyatnya masih buta internet. Alhasil, pemerintah Indonesia mencoba terobosan terbaru dalam dunia teknologi dengan menciptakan buku sekolah elektronik yang disediakan bagi anak SMP dan SMA negri.
Buku sekolah elekronik adalah sebuah produk yang dikeluarkan oleh Direktorat Pendidikan Nasional Indonesia untuk menggantikan semua buku paket yang menggunakan kertas menjadi elektronik via internet. Sebenarnya, isi buku sekolah elektronik sama saja dengan isi buku biasa yang bisa berbentuk cerita, pelajaran, berita, dan gambar. Tetapi yang membedakan adalah isi bukunya di rekam secara elektronik yang bisa disimpan di dalam komputer. Dibandingkan dengan kertas memang buku elektronik merupakan sebuah buku yang tidak akan lapuk, karena bagi beberapa penerbit dengan menerbitkan buku sekolah elektronik, maka keuntungannya bisa berlipat ganda.
Keuntungannya adalah alur pembelian buku sekolah elektronik mudah karena semua berasal dari internet. Para pembeli buku sekolah elektronik bisa masuk ke dalam website penerbit yang menerbitkan buku elektronik, memilih buku yang diinginkan, membayar buku tersebut ke rekening penerbit, lalu mengirimkan bukti pembayaran yang sudah di fotokopi ke alamat penerbit, dan akhirnya bisa mendownload buku elektronik tersebut dan menyimpannya kedalam komputer yang bisa dibuka kapanpun.
Buku sekolah elekronik adalah sebuah produk yang dikeluarkan oleh Direktorat Pendidikan Nasional Indonesia untuk menggantikan semua buku paket yang menggunakan kertas menjadi elektronik via internet. Sebenarnya, isi buku sekolah elektronik sama saja dengan isi buku biasa yang bisa berbentuk cerita, pelajaran, berita, dan gambar. Tetapi yang membedakan adalah isi bukunya di rekam secara elektronik yang bisa disimpan di dalam komputer. Dibandingkan dengan kertas memang buku elektronik merupakan sebuah buku yang tidak akan lapuk, karena bagi beberapa penerbit dengan menerbitkan buku sekolah elektronik, maka keuntungannya bisa berlipat ganda.
Keuntungannya adalah alur pembelian buku sekolah elektronik mudah karena semua berasal dari internet. Para pembeli buku sekolah elektronik bisa masuk ke dalam website penerbit yang menerbitkan buku elektronik, memilih buku yang diinginkan, membayar buku tersebut ke rekening penerbit, lalu mengirimkan bukti pembayaran yang sudah di fotokopi ke alamat penerbit, dan akhirnya bisa mendownload buku elektronik tersebut dan menyimpannya kedalam komputer yang bisa dibuka kapanpun.
Buku Sekolah Elektronik (BSE) Solusi Tahun Ajaran Baru
Buku Sekolah Elektronik atau BSE bukanlah barang baru. Download Buku sekolah Elektronik ini sudah diluncurkan sejak tahun 2010. Selama ini buku pelajaran selalu menjadi momok bagi orang tua murid. Sebelum ada Buku sekolah elektronik banyak orang tua murid yang mengeluh dengan makin mahalnya harga buku pelajaran padahal orang tua murid masih dibebani dengan baju seragam, uang pembangunan, sumbangan ini dan sumbangan itu yang jumlahnya fantastis. Belum lagi jika si anak minta sepatu baru, tas baru dan peralatan sekolah baru.
Keuntungan Buku Sekolah Elekronik
Keuntungan dari Buku Sekolah Elektronik ini sendiri adalah adalah alur pembelian Buku Sekolah Elektronik mudah karena semua berasal dari internet. Para pembeli buku sekolah elektronik bisa masuk ke dalam website penerbit yang menerbitkan buku elektronik, memilih buku yang diinginkan, membayar buku tersebut ke rekening penerbit, lalu mengirimkan bukti pembayaran yang sudah di fotokopi ke alamat penerbit, dan akhirnya bisa mendownload buku elektronik tersebut dan menyimpannya kedalam komputer atau laptop yang bisa dilihat dan dibuka kapanpun dimanapun.
Macam – Macam Format pada Buku Sekolah Elektronik
Pada Buku Sekolah Elektronik terdapat berbagai macam format yang banyak digunakan. Umumnya bergantung pada ketersediaan berbagai buku elektronik dalam format tersebut dan mudahnya perangkat luak yang digunakan untuk membaca jenis format tersebut diperoleh. Macam format BSE tersebut ialah :
1. PDF
Format pdf memberikan kelebihan dalam hal format yang siap untuk dicetak. Bentuknya mirip dengan bentuk buku sebenarnya. Selain itu terdapat pula fitur pencarian, daftar isi, memuat gambar, pranala luar dan juga multimedia.
2. Teks polos
Teks polos adalah format paling sederhana yang dapat dilihat hampir dalam setiap piranti lunak menggunakan komputer personal. Untuk beberapa devais mobil format dapat dibaca menggunakan piranti lunak yang harus lebih dahulu diinstal.
3. JPEG
Seperti halnya format gambar lainnya, format JPEG memliki ukuran yang besar dibandingkan informasi teks yang dikandungnya, oleh karena itu format ini umumnya populer bukan untuk buku elektronik yang memilki banyak teks akan tetapi untuk jenis buku komik atau manga yang proporsinya lebih didominasi oleh gambar.
Hal – hal yang penting dalam pengembangan BSE sebagai sumber pembelajaran
Hal – hal penting tersebut ialah :
1. Pembelajar / pelajar
2. Guru / pemandu
3. Fasilitas Belajar
4. Tes / Evaluasi
Buku Sekolah Elektronik adalah…
Buku Sekolah Elektronik merupakan buku digital yang berupa file yang bisa disimpan dalam computer atau laptop. Jika ingin melihat dan mempergunakan Buku Sekolah Elektronik ini harus lewat komputer / laptop dengan tampilan dan navigasi seperti layaknya kita membaca sebuah buku. Kegunaan Buku Sekolah Elektronik saat ini sangat penting, teruutama untuk peningkatan mutu pendidikan dan dalam rangka memenuhi ketersediaan buku teks pelajaran yang memenuhi syarat kelayakan. Dengan menempatkan Buku Sekolah Elektronik ini pada internet, maka pemerintah berharap dominasi buku tidak lagi pada beberapa orang atau penerbit tertentu. Pemerintah juga harus berpikir dua kali lipat jika harus mewajibkan buku ini digunakan sebagai bahan ajar elektronik ditinjau dari kemudahan akses dan kemudahan. Jadi tidak ada kata terlambat bagi siswa dan guru untuk memakai Buku Sekolah Elektronik ini.
Pembelajaran semakin efektif dan menyenagkan karena guru dapat menggunakan Buku Sekolah Elektronik sebagai materi tambahan bagi murid - muridnya. Hanya tinggal menyalakan laptop / computer yang terhubung dengan LCD Proyektor maka murid – murid dapat melihat materi pelajaran lembar demi lembar sambil guru menjelaskan materi tersebut. Buku Sekolah Elektronik ini sangat cocok untuk system pembelajaran di zaman modern saat ini karena dapat membantu para guru dan siswa untuk belajar dengan efektif dan efisien. Dan para guru maupun siswa tidak perlu repot lagi membawa buku banyak karena hanya tinggal membawa laptop saja untuk belajar di sekolah. Jadi Buku Sekolah Elektronik ini sangat penting digunakan untuk kalangan guru dan pelajar saat ini agar dapa meningkatkan mutu pendidikan di sekolah.
Pembelajaran semakin efektif dan menyenagkan karena guru dapat menggunakan Buku Sekolah Elektronik sebagai materi tambahan bagi murid - muridnya. Hanya tinggal menyalakan laptop / computer yang terhubung dengan LCD Proyektor maka murid – murid dapat melihat materi pelajaran lembar demi lembar sambil guru menjelaskan materi tersebut. Buku Sekolah Elektronik ini sangat cocok untuk system pembelajaran di zaman modern saat ini karena dapat membantu para guru dan siswa untuk belajar dengan efektif dan efisien. Dan para guru maupun siswa tidak perlu repot lagi membawa buku banyak karena hanya tinggal membawa laptop saja untuk belajar di sekolah. Jadi Buku Sekolah Elektronik ini sangat penting digunakan untuk kalangan guru dan pelajar saat ini agar dapa meningkatkan mutu pendidikan di sekolah.
Subscribe to:
Posts (Atom)
