Meningkatkan Manfaat Buku Sekolah Elektronik untuk Pengguna

Buku merupakan salah satu prasyarat bagi tercapainya tujuan pendidikan. Karena pentingnya fungsi buku bagi institusi pendidikan, dalam hal ini guru dan siswa, diperlukan jaminan atas tersedianya buku. Di sisi lain, harga buku cenderung terus naik sehingga guru dan siswa terbebani.

Depdiknas merespons kondisi tersebut dengan melakukan beberapa hal. Pertama, membeli hak cipta buku-buku pelajaran yang berkualitas tinggi . Kedua, semua buku yang hak ciptanya telah dibeli (lebih dari 407 buku) disediakan bagi masyarakat secara gratis dalam bentuk buku elektronik yang dapat diunduh dari situs http://unibisnis.com  memastikan bahwa setiap tahun jumlah buku terus bertambah. Ketiga, pemerintah mengeluarkan peraturan tentang penggunaan BSE gratis karena buku tersebut meliputi buku mata pelajaran yang diajarkan di sekolah.

Jadi, peluncuran buku sekolah elektronik (BSE) gratis merupakan respons pemerintah untuk menjamin ketersediaan buku yang murah, terjangkau, dan berkualitas. Kebijakan tersebut memberikan manfaat bagi institusi pendidikan, khususnya guru dan siswa.

Namun, masih banyak pula yang belum bisa merasakan manfaatnya karena berbagai hal. Penyebab utama adalah kurang maksimalnya manfaat BSE gratis bagi institusi pendidikan adalah adanya faktor unfamiliarity atau gagap teknologi, sumber daya manusia yang kurang berkompeten di bidang IT (unskillfull), dan asumsi salah masyarakat.

Berkaca pada faktor-faktor tersebut, Depdiknas seharusnya mengeluarkan kebijakan pendukung. Pertama, jika sasaran utama pengguna BSE gratis adalah institusi pendidikan, guru dan siswa, kebijakan pendukung harus diorientasikan bagaimana memberdayakan mereka agar mampu menggunakan fasilitas tersebut.

Untuk itu, pemerintah harus menyosialisasikan adanya fasilitas BSE gratis kepada institusi pendidikan di Indonesia secara merata. Selain sosialisasi, pemerintah perlu mendidik dan melatih guru atau stakeholder untuk dapat menggunakannya. Mereka yang sudah dididik dan dilatih diminta menyebarkan informasi dan kemampuan yang diperolehnya ke daerah masing-masing.

Kedua, pemerintah harus mempromosikan keuntungan BSE gratis. Guru dan orang tua siswa yang berasumsi bahwa kualitas BSE gratis kurang bagus karena hanya proyek mungkin disebabkan adanya misinformation. Pemerintah harus merekomendasikan institusi pendidikan untuk menggunakan BSE gratis sebagai sumber utama.

Ketiga, jika BSE gratis yang diluncurkan pemerintah disediakan melalui jaringan internet dan dapat diunduh secara online, pemerintah harus menjamin institusi pendidikan memiliki fasilitas cukup. Dengan kata lain, jika jaringan internet merupakan prasyarat untuk dapat mengunduh BSE gratis, pemerintah harus menjamin ketersediaan jaringan internet.

Keempat, bila tidak dimungkinkan tiap sekolah memiliki fasilitas jaringan internet, kebijakan pemerintah daerah mutlak diperlukan. Departemen pendidikan di tingkat daerah dapat memfasilitasi institusi pendidikan yang tidak memiliki jaringan internet, bahkan komputer, dengan mengunduhkan BSE gratis tersebut, lalu memformatnya dalam bentuk CD/DVD atau mencetaknya menjadi buku dan mendistribusikannya ke sekolah-sekolah di daerahnya. (soe)